duniabola Pengadilan ketenagakerjaan Paris memerintahkan PSG membayar Kylian Mbappe sebesar 60 juta euro untuk gaji dan bonusnya yang tertunda. Keputusan ini menandai berakhirnya sebagian sengketa panjang antara Kylian Mbappe dan mantan klubnya.
Sengketa muncul setelah Kylian Mbappe menuntut PSG karena gajinya tidak dibayarkan pada April, Mei, dan Juni 2024. Tiga bulan terakhir kontraknya menjadi pusat perselisihan sebelum ia pindah ke Real Madrid secara gratis.
Pengacara Mbappe, Frederique Cassereau, menyatakan puas dengan putusan pengadilan. Ia menegaskan keputusan ini wajar karena PSG menunda pembayaran gaji pemain.
“Kami puas dengan putusan tersebut. Inilah yang bisa diharapkan ketika gaji tidak dibayarkan,” ujar Frederique Cassereau.
Hak atas gaji, bonus etika, dan bonus tanda tangan diakui sah oleh dua keputusan Liga Profesional Prancis (LFP). PSG tidak bisa menunjukkan adanya kesepakatan tertulis yang membatalkan hak Mbappe.
Detail Putusan Pengadilan
Pengadilan menolak argumen PSG yang menyatakan Mbappe kehilangan hak atas gaji tertunggaknya. Namun, beberapa tuntutan tambahan Kylian Mbappe juga dibatalkan.
Tuntutan yang dibatalkan termasuk tuduhan pekerjaan tersembunyi, pelecehan moral, dan pelanggaran kewajiban keselamatan oleh PSG. Hakim menegaskan kontrak jangka tetap Kylian Mbappe tidak dianggap permanen, membatasi kompensasi yang mungkin diterima.
Tim hukum Mbappe menekankan bahwa keputusan ini menegaskan setiap komitmen harus dihormati. Hukum ketenagakerjaan berlaku untuk semua orang, termasuk di industri sepak bola profesional.
“Putusan ini menegaskan bahwa setiap komitmen yang dibuat harus dihormati. Ini mengembalikan sebuah kebenaran sederhana: bahkan dalam industri sepak bola profesional, hukum ketenagakerjaan berlaku untuk semua orang,” ujar tim hukum Mbappe dalam sebuah pernyataan.
“Bagi tuan Mbappe sendiri, ia telah secara cermat memenuhi kewajiban sportif dan kontraktualnya selama tujuh tahun, hingga hari terakhir.”
Konteks Sengketa dengan PSG
PSG menilai Mbappe tidak loyal karena menyembunyikan niatnya untuk tidak memperpanjang kontrak. Klub kehilangan kesempatan mendapatkan biaya transfer mirip 180 juta euro saat membelinya dari AS Monaco pada 2017.
Namun, perwakilan Mbappe menegaskan sengketa ini terkait penerapan hukum ketenagakerjaan Prancis dan pembayaran gaji tertunda. Persoalan ini bukan mengenai kebijakan transfer klub.
Mbappe sendiri tetap menjalankan kewajiban olahraga dan kontrak selama tujuh tahun hingga hari terakhirnya. Kesetiaan profesionalnya menjadi poin penting dalam putusan pengadilan.
Analisis Mendalam Sengketa Kylian Mbappé vs. PSG
Keputusan Pengadilan Ketenagakerjaan Paris yang memerintahkan Paris Saint-Germain untuk membayar Kylian Mbappé sebesar €60 juta menandai babak akhir yang signifikan dalam perselisihan yang berlarut-larut antara salah satu pemain terbaik dunia dan klub raksasa Prancis tersebut. Jumlah €60 juta ini mencakup gaji yang ditahan selama April, Mei, dan Juni 2024, serta bonus-bonus terkait yang telah diakui sah oleh Liga Profesional Prancis (LFP). Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan finansial bagi Kylian Mbappe , tetapi juga penegasan penting terhadap supremasi hukum ketenagakerjaan Prancis di atas kebijakan internal atau sentimen klub.
🏛️ Penegasan Hukum Kontrak dalam Sepak Bola
Inti dari kemenangan tim hukum Kylian Mbappe terletak pada kegagalan PSG untuk menyajikan bukti tertulis yang sah bahwa Kylian Mbappe telah melepaskan haknya atas gaji dan bonus yang terutang. Dalam sistem hukum Prancis, dan umumnya dalam hukum kontrak, penundaan atau pembatalan pembayaran yang tertera jelas dalam kontrak memerlukan dokumen hukum yang setara, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pengadilan Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa hak atas gaji, bonus etika, dan bonus tanda tangan diakui sah berdasarkan dua keputusan LFP sebelumnya.
Keputusan ini mengirimkan pesan yang kuat kepada klub-klub sepak bola profesional: terlepas dari besarnya nama pemain atau nilai finansial transfer, kewajiban dasar pemberi kerja untuk membayar gaji harus dipenuhi. Seperti yang ditekankan oleh tim hukum Mbappé, hukum ketenagakerjaan berlaku universal, bahkan di industri sepak bola yang sering kali diatur oleh dinamika pasar transfer yang unik dan emosi publik yang tinggi. Komitmen Mbappé untuk menyelesaikan kontraknya hingga hari terakhir, menjalankan kewajiban sportifnya tanpa henti, menjadi faktor penting yang memperkuat posisinya di pengadilan.
⚖️ Argumen PSG yang Ditolak dan Tuntutan Tambahan yang Gugur
Sementara Mbappé berhasil mendapatkan gajinya yang tertunda, keputusan pengadilan juga mencerminkan penolakan terhadap argumen inti PSG. Klub tersebut berpegang pada premis ketidaksetiaan Mbappé, mengklaim bahwa dengan menyembunyikan niatnya untuk tidak memperpanjang kontrak dan pindah secara gratis ke Real Madrid, ia telah merugikan PSG sebesar potensi biaya transfer yang bisa mencapai €180 juta. PSG mungkin merasa berhak menahan gaji sebagai kompensasi atas kerugian finansial yang mereka alami. Namun, Pengadilan Ketenagakerjaan menolak argumen ini, memisahkan secara tegas antara kewajiban kontraktual gaji dan kebijakan manajemen transfer klub.
Di sisi lain, tidak semua tuntutan tambahan dari pihak Mbappé berhasil. Pengadilan membatalkan tuntutan seperti tuduhan pekerjaan tersembunyi (travail dissimulé), pelecehan moral (harcèlement moral), dan pelanggaran kewajiban keselamatan oleh PSG. Penolakan terhadap tuntutan ini menunjukkan bahwa perselisihan ini, dari sudut pandang hukum, adalah masalah sengketa gaji yang jelas dan bukan kasus pelecehan atau pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang lebih luas dan kompleks. Hakim juga menegaskan bahwa kontrak jangka tetap Mbappé tidak dianggap permanen, yang secara signifikan membatasi potensi kompensasi yang bisa ia terima seandainya tuntutan pelecehan moral diterima. Keputusan ini menunjukkan adanya keseimbangan hukum dan fokus pada poin-poin yang paling relevan dalam perselisihan ketenagakerjaan ini.
💰 Dampak Finansial dan Citra Publik
Bagi PSG, keputusan untuk membayar €60 juta adalah kerugian finansial yang signifikan, meskipun bagi klub dengan sumber daya finansial besar, ini mungkin dianggap sebagai biaya untuk menutup bab yang kontroversial. Namun, dampak terbesarnya mungkin terletak pada citra klub dan hubungannya dengan pemain bintang di masa depan. Kegagalan untuk menahan diri dalam sengketa gaji dengan cara yang sah secara hukum dapat mengirimkan sinyal negatif tentang manajemen klub.
Sebaliknya, bagi Mbappé, ini adalah validasi profesional. Kemenangan ini menggarisbawahi profesionalismenya dalam memenuhi kontrak hingga akhir, meskipun terjadi ketegangan yang tinggi dengan manajemen klub. Ini memperkuat reputasinya sebagai pemain yang tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga berintegritas dalam hal komitmen kontraktual.
🌍 Konteks yang Lebih Luas: Hubungan Pemain-Klub di Era Transfer Bebas
Sengketa ini juga mencerminkan dinamika yang berubah dalam sepak bola modern, terutama terkait dengan fenomena transfer bebas. Semakin banyak pemain top memilih untuk membiarkan kontrak mereka berakhir untuk mendapatkan kendali penuh atas tujuan mereka berikutnya, seringkali sambil mendapatkan bonus tanda tangan yang besar di klub baru (seperti yang dilakukan Mbappé dengan Real Madrid). Klub-klub, terutama PSG yang sangat berinvestasi dalam biaya transfer, merasa dirugikan ketika pemain kunci pergi tanpa biaya. Sengketa ini adalah manifestasi hukum dari ketegangan tersebut.
Namun, pengadilan telah memperjelas: rasa dirugikan klub atas hilangnya biaya transfer tidak dapat membatalkan hak dasar seorang karyawan atas gajinya. Keputusan ini berfungsi sebagai pengingat hukum bahwa sementara klub memiliki hak untuk menegosiasikan transfer, mereka harus menghormati kontrak kerja yang ada.
✍️ Kesimpulan: Sebuah Penutupan yang Tuntas
Keputusan Pengadilan Ketenagakerjaan Paris secara efektif menutup sengketa ini, setidaknya dari sisi tuntutan gaji yang tertunda. Dengan pembayaran €60 juta, Mbappé mendapatkan haknya yang tertunda, dan PSG dapat mengalihkan fokus mereka sepenuhnya dari drama hukum ke masa depan klub tanpa bintang Prancis tersebut. Putusan ini adalah penegasan yang jelas bahwa hukum ketenagakerjaan akan selalu menjadi payung hukum utama yang melindungi hak-hak individu, bahkan dalam dunia sepak bola profesional yang sarat akan politik dan uang.
