DuniaBola – Seruan untuk memboikot Piala Dunia 2026 terus menguat dalam beberapa bulan terakhir dan kini berkembang menjadi isu global yang tidak hanya dibicarakan oleh penggemar sepak bola, tetapi juga aktivis hak asasi manusia, politisi, serta pengamat hubungan internasional. Turnamen yang seharusnya menjadi pesta olahraga terbesar dunia justru diwarnai kekhawatiran mengenai kebijakan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, terutama terkait imigrasi, keamanan publik, dan perlakuan terhadap warga asing.
Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta diikuti oleh 48 tim. Namun dominasi Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama membuat kebijakan dalam negeri negara tersebut menjadi faktor penentu dalam kelancaran dan citra turnamen. Di sinilah kontroversi bermula.
Awal Mula Seruan Boikot
Gelombang boikot bermula dari media sosial, terutama sejak sejumlah kebijakan baru Trump diumumkan pada akhir 2025. Tagar seperti #BoycottWorldCup2026 dan #NoWorldCupInUSA menjadi viral di berbagai platform. Ribuan unggahan setiap hari menyoroti kekhawatiran akan diskriminasi terhadap pendatang, pembatasan visa, serta potensi meningkatnya tindakan represif aparat keamanan terhadap warga asing.
Kelompok suporter dari Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika menjadi yang paling vokal. Mereka menilai bahwa proses mendapatkan visa ke Amerika Serikat kini semakin rumit dan tidak transparan akibat boikot. Beberapa di antaranya bahkan mengaku telah mengajukan visa berkali-kali tanpa kepastian.
Organisasi penggemar sepak bola internasional di Eropa juga mulai mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak FIFA untuk memberikan jaminan tertulis bahwa semua pemegang tiket Piala Dunia akan memperoleh akses masuk yang aman dan adil ke negara tuan rumah.
Kebijakan Imigrasi Trump Jadi Pemicu Utama
Pemerintahan Trump sejak kembali menjabat menerapkan kembali kebijakan imigrasi yang sangat ketat. Daftar negara yang warganya harus melalui pemeriksaan ekstra diperluas, termasuk beberapa negara yang memiliki basis suporter sepak bola besar seperti Iran, Nigeria, Senegal, dan Ekuador.
Selain itu, terdapat pula kebijakan deportasi cepat bagi pendatang yang dianggap melanggar aturan administratif. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa suporter yang datang hanya untuk menonton pertandingan bisa saja mengalami penahanan atau penolakan masuk tanpa alasan yang jelas.
Trump juga beberapa kali menyampaikan bahwa keamanan nasional akan menjadi prioritas mutlak selama Piala Dunia, bahkan jika itu berarti membatasi jumlah pengunjung asing. Pernyataan ini menimbulkan interpretasi bahwa Amerika Serikat tidak sepenuhnya terbuka terhadap kedatangan jutaan fans internasional.
Bagi banyak pihak, sikap tersebut bertentangan dengan semangat Piala Dunia yang mengedepankan persatuan, keterbukaan, dan pertukaran budaya.
Insiden Kekerasan dan Kekhawatiran Keamanan
Kekhawatiran publik semakin meningkat setelah beberapa insiden kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum dan imigran terjadi di beberapa kota besar Amerika Serikat pada akhir 2025 dan awal 2026. Kasus penembakan seorang perempuan migran oleh petugas imigrasi di Minneapolis menjadi salah satu peristiwa yang paling banyak disorot.
Meskipun pemerintah AS menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan kasus terisolasi, organisasi HAM internasional menilai hal itu mencerminkan iklim sosial yang semakin tegang dan tidak ramah bagi pendatang.
Banyak pengamat menilai bahwa jutaan suporter dari berbagai latar belakang akan menghadapi risiko diskriminasi rasial, pemeriksaan berlebihan, hingga intimidasi selama berada di Amerika Serikat.
Beberapa federasi sepak bola nasional bahkan dikabarkan telah menyusun rencana darurat untuk mengalihkan basis suporter mereka ke pertandingan yang digelar di Kanada atau Meksiko apabila situasi di Amerika Serikat dianggap tidak kondusif.
Reaksi dari FIFA
FIFA berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka telah menginvestasikan dana besar dan menjalin kontrak jangka panjang dengan pihak penyelenggara di Amerika Serikat. Di sisi lain, tekanan publik semakin kuat agar organisasi tersebut mengambil sikap tegas.
Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Piala Dunia 2026 akan berlangsung aman dan inklusif. FIFA juga mengembangkan sistem identitas digital khusus bagi pemegang tiket resmi untuk mempermudah proses imigrasi.
Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran publik. Banyak pihak menilai bahwa FIFA terlalu berhati-hati karena kepentingan finansial yang sangat besar dalam turnamen ini.
Beberapa anggota komite etik FIFA bahkan secara terbuka menyarankan agar sebagian pertandingan dipindahkan ke Kanada dan Meksiko jika situasi politik di Amerika Serikat semakin memburuk.
Tekanan dari Politisi dan Aktivis
Sejumlah anggota parlemen di Eropa mengajukan resolusi simbolik yang meminta FIFA mempertimbangkan kembali status Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama. Mereka menilai bahwa penyelenggaraan Piala Dunia di negara dengan kebijakan imigrasi diskriminatif dapat mencoreng reputasi sepak bola internasional.
Aktivis HAM juga menuntut adanya pengawasan independen terhadap perlakuan aparat keamanan AS selama turnamen berlangsung. Mereka menginginkan jaminan bahwa tidak akan ada penahanan sewenang-wenang terhadap warga asing.
Di Amerika Serikat sendiri, kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi dengan membawa poster bertuliskan bahwa sepak bola seharusnya menyatukan, bukan memecah belah.
Dampak Terhadap Penjualan Tiket dan Pariwisata
Isu boikot mulai berdampak pada sektor ekonomi. Beberapa agen perjalanan internasional melaporkan penurunan pemesanan paket wisata ke kota-kota tuan rumah di Amerika Serikat, terutama Los Angeles, Miami, dan Dallas.
Sebagian penggemar memilih untuk hanya menonton pertandingan di Kanada atau Meksiko, bahkan ada yang memutuskan untuk tidak hadir sama sekali dan hanya mengikuti melalui siaran televisi.
Hotel dan pelaku industri pariwisata di Amerika Serikat mulai menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka menilai bahwa ketidakpastian politik dapat mengurangi potensi pendapatan miliaran dolar yang seharusnya diperoleh dari Piala Dunia.
Perspektif Negara Peserta
Sebagian besar federasi sepak bola nasional memilih bersikap netral secara terbuka, namun secara internal mereka memantau situasi dengan cermat. Beberapa negara bahkan telah menyiapkan tim hukum untuk membantu pemain dan ofisial apabila menghadapi masalah keimigrasian saat tiba di Amerika Serikat.
Negara-negara dari Afrika dan Timur Tengah termasuk yang paling aktif mengajukan permintaan jaminan keamanan kepada FIFA. Mereka menekankan bahwa pemain dan staf mereka harus diperlakukan setara dengan delegasi negara lain.
Ada pula wacana bahwa beberapa tim akan meminimalkan aktivitas publik di Amerika Serikat dan lebih memilih menetap di Kanada atau Meksiko selama fase grup jika memungkinkan.
Olahraga dan Politik yang Sulit Dipisahkan
Kasus Piala Dunia 2026 kembali membuktikan bahwa olahraga modern sulit dipisahkan dari politik. Sejarah mencatat bahwa berbagai ajang besar sebelumnya juga diwarnai kontroversi serupa, mulai dari Olimpiade hingga Piala Dunia di berbagai negara.
Namun skala Piala Dunia 2026 yang sangat besar membuat dampaknya lebih terasa. Dengan 48 tim dan jutaan penonton dari seluruh dunia, setiap kebijakan negara tuan rumah akan berada di bawah sorotan internasional.
Bagi sebagian pihak, boikot dianggap sebagai bentuk tekanan moral agar Amerika Serikat mengubah kebijakannya. Bagi yang lain, boikot justru dinilai merugikan pemain dan penggemar yang hanya ingin menikmati sepak bola.
Kemungkinan Skenario ke Depan
Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi menjelang pembukaan Piala Dunia 2026.
Pertama, pemerintah Amerika Serikat melonggarkan kebijakan imigrasi khusus selama turnamen berlangsung dan memberikan jaminan tertulis kepada FIFA. Langkah ini dapat meredam sebagian besar kritik.
Kedua, FIFA memutuskan untuk memindahkan lebih banyak pertandingan ke Kanada dan Meksiko sebagai langkah kompromi.
Ketiga, gerakan boikot terus membesar dan menyebabkan penurunan signifikan jumlah penonton asing di stadion-stadion Amerika Serikat.
Apapun yang terjadi, reputasi Piala Dunia 2026 akan sangat ditentukan oleh bagaimana kontroversi ini ditangani dalam beberapa bulan ke depan.
Seruan boikot Piala Dunia 2026 mencerminkan ketegangan antara nilai universal olahraga dan realitas politik global. Kebijakan Trump yang menekankan keamanan dan pembatasan imigrasi telah memicu kekhawatiran luas tentang inklusivitas, keselamatan, dan keadilan bagi jutaan penggemar sepak bola.
Bagi FIFA, tantangan terbesar bukan hanya menyelenggarakan turnamen yang sukses secara teknis, tetapi juga menjaga kepercayaan publik bahwa Piala Dunia tetap menjadi ajang persatuan dunia.
Dengan waktu yang semakin mendekati kick-off, dunia kini menunggu apakah sepak bola mampu kembali menjadi bahasa universal yang melampaui batas politik, atau justru semakin terjebak dalam pusaran konflik global.
